DEMOKRASI TERPIMPIN
Gerakan Non-Blok Demokrasi Terpimpin
Oleh Kelompok 3 (XII IPA 6) :
- Ahya Cinta Azka Marinda / (02)
- Diaz Davin Ilyasa / (12)
- Salsa Billa Sevarinda / (29)
A. Latar Belakang
Pada tahun 1945,
Perang Dunia II berakhir, muncul dua blok yaitu Blok Barat
(Liberalisme-Demokratis) dan Blok Timur (Sosialis-Komunis). Negara di
Blok Barat memilih jumlah lebih banyak yakni 8 negara (Amerika Serikat,
Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Luxemburg, Norwegia, dan Kanada )
dibandingkan Blok Timur yang hanya terdiri dari 4 negara (Uni Soviet,
Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur). Dalam mempertahankan kedudukannya
masing-masing, Blok Barat membentuk NATO (North Atlantic Treaty Organization)
dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa. Tidak hanya sampai disitu, kedua blok
ini masih tetap mencari sekutu untuk menambah pertahanannya di Asia, Afrika dan
Amerika.
Persaingan kedua blok
tersebut bahkan sempat memicu terjadinya beberapa konflik terutama di Asia,
seperti Perang Korea, dan Perang Vietnam. Ketegangan dunia semakin meningkat
akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur yang mencapai puncaknya pada
krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III. Latar
belakang pendirian Gerakan Non-Blok tidak terlepas dari peta politik global
setelah Perang Dunia II.
Meskipun
kekuatan dua blok itu mendominasi percaturan politik dunia, masih banyak
negara-negara lain yang sebenarnya bersikap netral. Negara-negara itulah yang
kemudian bergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB).
Sudah disebutkan diatas bahwa dua blok lahir
sebelum GNB didirikan. Blok Barat terdiri dari 8 negara, yakni Amerika Serikat,
Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Luxemburg, dan Kanada. Sedangkan
Blok Timur, memiliki anggota sejumlah 4 negara, mulai dari Uni Soviet,
Cekoslovakia, Jerman Timur, dan Rumania. Hubungan negara yang sudah tidak perang
namun masih berbeda kubu ini menjadi masalah dalam kehidupan internasional.
Menanggapi situasi ini, negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di
kawasan Asia-Afrika pun melakukan diskusi, tepatnya melalui Konferensi
Asia-Afrika (KAA) di daerah Bandung, Jawa Barat.
Mengutip
situs Kemlu RI, Konferensi Asia-Afrika memiliki hubungan erat dengan
Gerakan Non-Blok. Di pertemuan negara-negara anggota KAA di Indonesia pada 1955
lahir kesepakatan “Dasasila Bandung." Di dalamnya, termuat prinsip
penyelenggaraan kerja sama internasional. Berlanjut setelah itu, tepatnya pada
1-6 September 1961, diadakan lagi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beogard,
Yugoslavia. Bertepatan dengan konferensi yang dihadiri oleh 25 negara ini,
termasuk Indonesia, lahir organisasi negara netral, yakni GNB. Oleh karena itu,
GNB ditetapkan resmi berdiri pada 1 September 1961.
B. Rumusan Masalah
- Indonesia adalah menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Apa peranan indonesia dalam keterlibatan pendirian GNB?
- Apa implikasi keterlibatan Indonesia dalam GNB bagi kemajuan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia?
- Bagaimana dampak GNB pada negara berkembang terhadap kehidupan di bidang sosial ekonomi dan politik?
- Bagaimana tujuan dari adanya GNB ini?
PEMBAHASAN
A. Apa peranan Indonesia dalam keterlibatan pendirian GNB?
Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kelahiran organisasi ini. Lahirnya organisasi Gerakan Non Blok. dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. Hubungan kerja sama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Selain menjalin kerja sama antarnegara, Indonesia juga menjadi salah satu pelopor lahirnya suatu gerakan bersama beberapa negara dalam menghadapi persaingan dua kelompok kekuatan dunia. Mengingat saat itu persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur membawa suhu politik dunia kian memanas. Antarblok saling berebut pengaruh untuk mengikutsertakan negara-negara lain bergabung dalam kelompoknya.
Terbentuknya Gerakan Non Blok tidak terlepas dari proses penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Bermula dari pertemuan lima pemimpin dalam rangka persiapan KAA.Pada pertemuan tersebut, Presiden Mesir Ghamal Abdul Naser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito. Jawaharlal Nehru menyampaikan gagasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan kerja sama antarnegara. Gagasan tersebut tertuang dalam lima prinsip, yaitu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, perjanjian nonagresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perdamaian. Hal inilah yang melatarbelakangi kesepakatan bersama untuk mendirikan suatu gerakan bukan membentuk suatu organisasi.
KAA di Bandung merupakan proses awal lahimnya GNB. Tujuan KAA adalah mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berusaha memformulasikan kebijakan bersama negara-negara yang baru merdeka tersebut pada tataran hubungan internasional. Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, yang dimulai dari pecahnya perang Vietnam, perang Korea dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III mendorong para pemimpin negara-negara Dunia Ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu.
Pembentukan organisasi Gerakan Non Blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia 16 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Dalam KTT I tersebut. negara-negara pendiri GNB berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.
GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggararakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
B. Implikasi keterlibatan Indonesia dalam GNB bagi kemajuan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia
“Sangat penting rasanya untuk dinyatakan pada dunia bahwasannya semua orang di negara di dunia ini berhak mempunyai tempat sendiri di kolong langit ini. Juga untuk memberi kesan dan bukti kepada dunia internasional bahwa mungkin orang dapat hidup bersama, saling mengenal hingga berteman, berbicara satu dengan yang lainnya tanpa harus merelakan atau kehilangan sifat dan kepribadiannya”. Ungkapan yang diutarakan oleh Abdulgani (1981: 311) tersebut sejatinya masih berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia yang memilih konsep “bebas aktif” dalam penyelenggaraan politik luar negerinya. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh ideologi maupun blok manapun, terutama pada saat era Perang Dingin berlangsung. Indonesia menciptaka konsep non-alignment, yang artinya tidak condong ke arah blok manapun; tidak dengan blok Barat milik Amerika Serikat, juga tidak dengan blok Timur milik Uni Soviet. Politik bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme di dalam hubungannya dengan non-alignment. Indonesia berpendirian bahwa politik non-alignment juga bukan politik netralisme. Karena hakikat alignment itu adalah aktif, diplomasi Indonesia senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi subjek dan bukan sebagai objek dala pergolakan politik internasional.
Politik luar negeri bebas aktif ini sejatinya tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan secara mutlak. Mengingat dalam realita pelaksanaannya pasti terdapat situasi dan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi pada saat itu yang mana dapat mempengaruhi sikap dan tindakan poltik yang diambil oleh negara (Abdulgani, 1981: 311). Pelaksanaan politik luar negeri menurut Roeslan Abdulgani (1981: 318) pada dasarnya bergantung pada kondisi dan situasi internasional suatu negara. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan politik luar negeri sejatinya jauh lebih sulit daripada perumusannya. Terlebih lagi, dinamika yang berlaku sebagai hukum yang tidak dapat dihindari dalam sistem internasional. Abdulgani (1981: 311) mengibaratkan pelaksanaan politik luar negaeri ibarat memainkan catur; setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dengan menganalisis resiko dan konsekuensi dari setiap tindakan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, peran Indonesia dalam GNB boleh disebut “highprofile”. Di samping sebagai pendiri, Soekarno juga ditugaskan untuk menyampaikan tujuan danhasil Konferensi Non-Blok kepada Presiden AS Kennedy di Washington pada tanggal 12September 1961. Soekarno mencoba memperkenalkan konsep perjuangan baru kepada GNB,konsep yang membagi dunia ke dalam dua kubu yang bertarung, yakni NEFO (New EmergingForces, negara-negara yang baru merdeka dari jajahan negara-negara kapitalis imperialis) danOLDEFO (Old Established Forces, negara-negara kapitalis imperialis yang ingin melanggengkandominasinya).
Dalam kerangka konsep itu pula Soekarno mendirikan GANEFO (Games of the NewEmerging Forces) sebagai tandingan Olympic Games dan CONEFO (Conference of the the NewEmerging Forces) sebagai tandingan PBB. GANEFO yang pertama berhasil diselenggarakan diJakarta pada bulan Nopember 1963. Sedangkan CONEFO yang direncanakan dilangsungkan padaakhir tahun 1966 gagal dilaksanakan karena Bung Karno digulingkan dari kedudukannya padatahun 1965-1966. Di bawah kepemimpinan Soeharto, orientasi politik luar negeri Indonesiaberbalik dari kecondongannya ke Blok Timur ke kecondongan ke Blok Barat. Peran Indonesiadalam kancah dunia boleh dikatakan “low profile”. Indonesia seperti menarik diri dari hingar bingarmasalah dunia untuk lebih berkonsentrasi pada masalah nasional dan regional dengan turutmendirikan ASEAN. Baru setelah konsolidasi nasional dirasakan cukup, Indonesia mulai memasukilagi kancah internasional, dimulai dengan memimpin GNB pada tahun 1992 yang dianggap berhasilmelancarkan dialog Utara-Selatan dan kerja sama Selatan-Selatan.
C. Dampak GNB pada negara berkembang terhadap kehidupan di bidang sosial ekonomi dan politik
Pada KTT GNB mencari perdamaian yg berkelanjutan melalui pemerintah global dan mewujudkan adanya rasa optimisme bahwa GNB dapat memainkan kiprah yg sangat penting dalam mempromosikan perdamaian serta stabilitas. Pentingnya GNB terletak di kenyataan bahwa GNB merupakan gerakan Internasional terbesar kedua, setelah liga Bangsa-bangsa (PBB).
1. Dampak GNB terhadap Kehidupan Sosial Negara Berkembang
GNB bisa mewujudkan eratnya korelasi kerjasama antara negara satu dengan negara yg lain. GNB pula berupaya buat melestarikan lingkungan hayati, yaitu mengurangi pencemaran terhadap air, udara dan tanah serta perusakan hutan. sebagai akibatnya meningkatkan kesejahteraan bagi negara berkembang.
GNB bisa mewujudkan eratnya korelasi kerjasama antara negara satu dengan negara yg lain. GNB pula berupaya buat melestarikan lingkungan hayati, yaitu mengurangi pencemaran terhadap air, udara dan tanah serta perusakan hutan. sebagai akibatnya meningkatkan kesejahteraan bagi negara berkembang.
2. Dampak GNB terhadap Kehidupan Ekonomi Negara Berkembang
Sebagai tindak lanjut Konferensi Beograd, pada bulan Juli 1962 di Kairo diadakan Konferensi Ekonomi Negara-Negara Berkembang. Konferensi berhasil merumuskan suatu program ekonomi bagi negara-negara Nonblok dan merupakan permulaan dari suatu kegiatan teratur dari negara-negara yang sedang berkembang dalam mencari penyelesaian persoalan-persoalan perekonomian dan pembangunan mereka.
3. Dampak GNB terhadap Kehidupan Politik Negara Berkembang
Meskipun falsafah politik yang mendasari Dasa Sila Bandung dan non alignment policy saling mengisi, tetapi dilihat dari fungsinya sebagai forum atau alat politik bagi negara-negara yang sedang berkembang dan negara negara yang baru merdeka, forum nonblok ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan suatu konferensi yang pesertanya terbatas pada letak geografi negara-negara yang bersangkutan.
D. Tujuan dari adanya GNB
Tujuan GNB semula di fokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada fakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; pelucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restruksisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.
Beberapa tujuan dari dibentuknya GNB, antara lain :
1) memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2) mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh dibawah pengawasan internasional efektif.
3) mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
4) mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru.
5) mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur, yang dimulai dari pecahnya perang Vietnam, perang Korea dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba, yang hampir saja memicu Perang Dunia III mendorong para pemimpin negara-negara Dunia Ketiga untuk membentuk sebuah organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional saat itu.
Pembentukan organisasi Gerakan Non Blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia 16 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Pada KTT I ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. KAA tahun 1955 yang diselenggararakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB.
Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Ungkapan yang diutarakan oleh Abdulgani (1981: 311) tersebut sejatinya masih berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia yang memilih konsep “bebas aktif” dalam penyelenggaraan politik luar negerinya. Indonesia menciptaka konsep non-alignment, yang artinya tidak condong ke arah blok manapun; tidak dengan blok Barat milik Amerika Serikat, juga tidak dengan blok Timur milik Uni Soviet.
Mengingat dalam realita pelaksanaannya pasti terdapat situasi dan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi pada saat itu yang mana dapat mempengaruhi sikap dan tindakan poltik yang diambil oleh negara (Abdulgani, 1981: 311). Soekarno mencoba memperkenalkan konsep perjuangan baru kepada GNB,konsep yang membagi dunia ke dalam dua kubu yang bertarung, yakni NEFO (New EmergingForces, negara-negara yang baru merdeka dari jajahan negara-negara kapitalis imperialis) danOLDEFO (Old Established Forces, negara-negara kapitalis imperialis yang ingin melanggengkandominasinya).
Konferensi berhasil merumuskan suatu program ekonomi bagi negara-negara Nonblok dan merupakan permulaan dari suatu kegiatan teratur dari negara-negara yang sedang berkembang dalam mencari penyelesaian persoalan-persoalan perekonomian dan pembangunan mereka.
B. Saran
Dalam penyusunan makalah ilmiah ini kami sadar bahwa masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun agar makalah kami menjadi jauh lebih sempurna.
Semoga makalah ini berguna bagi penyusun pada khususnya juga para pembaca dan bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti dan Susano Zuhdi. 2018. Sejarah Indonesia. Depok: CV ARYA DUTA
Dra Rukayah. 2020. /Sejarah Indonesia Paket C Setara SMA/MA Kelas XII Modul Tema 14 : Menjalin Persahabatan Dunia/ Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Irma Samrotul Fuadah, S.Pd., M.M.Pd. 2020. Modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Djoened Poesponegoro, Marwanti, dan Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka
Komentar
Posting Komentar